![]() |
| Saiful /Ketua umum HMI Cabang Wajo dan Kadis Pendidikan Wajo (Dok.Istimewa) |
Desakan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026. HMI MPO menilai persoalan anak tidak sekolah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut pemenuhan hak pendidikan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Wajo.
Berdasarkan data dalam dokumen kajian HMI MPO Cabang Wajo Maju, sebanyak 6.410 anak tercatat tidak sekolah. Angka tersebut terdiri atas 2.675 anak lulus tidak melanjutkan (LTM), 2.244 anak belum pernah bersekolah (BPB), dan 1.491 anak putus sekolah (DO).
Sebaran ATS tertinggi yang tercantum dalam dokumen tersebut berada di Kecamatan Pitumpanua dengan 913 anak, disusul Kecamatan Tempe sebanyak 882 anak dan Kecamatan Maniangpajo sebanyak 657 anak.
Sementara itu, berdasarkan kelompok usia, terdapat 2.108 anak berusia 6–12 tahun, 2.415 anak berusia 13–15 tahun, dan 1.887 anak berusia 16–18 tahun.
Data tersebut menunjukkan persoalan ATS mencakup anak usia sekolah dasar hingga usia sekolah menengah. Namun, angka dalam dokumen kajian itu masih perlu diverifikasi melalui data resmi dan pemeriksaan langsung di tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan kondisi serta kebutuhan masing-masing anak.
Anggaran Pendidikan Besar, Penanganan ATS Perlu Diukur
Selain menyoroti angka ATS, HMI MPO Cabang Wajo Maju turut mempertanyakan sejauh mana kebijakan dan penggunaan anggaran pendidikan berkontribusi terhadap penanganan persoalan tersebut.
Dalam dokumen kajiannya, organisasi itu mencantumkan pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp399.874.999.405, dengan realisasi Rp383.894.185.263 atau sekitar 96 persen.
Adapun rancangan awal RKPD/Renja Tahun 2026 yang dicantumkan dalam dokumen tersebut mencapai Rp351.987.781.425.
Besarnya pagu dan realisasi anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan ataupun kegagalan penanganan ATS. Namun, kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah perencanaan, pelaksanaan program, dan belanja pendidikan telah menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Karena itu, HMI MPO menilai pemerintah daerah perlu membuka informasi mengenai program yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah, termasuk target, capaian, penggunaan anggaran, serta jumlah anak yang berhasil kembali mengakses pendidikan.
Evaluasi tersebut juga perlu memastikan apakah terdapat hambatan ekonomi, keterbatasan akses sekolah, persoalan keluarga, atau faktor sosial lainnya yang menyebabkan anak tidak memperoleh layanan pendidikan.
HMI MPO Desak Evaluasi Kadis Pendidikan
Atas persoalan tersebut, HMI MPO Cabang Wajo Maju menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.
Pertama, mendesak Bupati Wajo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam penanganan ATS. HMI MPO meminta tindakan sesuai ketentuan apabila evaluasi membuktikan adanya kegagalan kinerja atau pelanggaran.
Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran pendidikan oleh instansi yang berwenang. Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Ketiga, meminta verifikasi dan validasi ulang terhadap data 6.410 ATS hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan ketepatan data sekaligus mengidentifikasi anak yang membutuhkan intervensi segera.
Keempat, mendesak pemerintah daerah menyusun program penanganan ATS dengan target yang terukur, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab yang jelas, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.
Kelima, meminta penguatan peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai jalur alternatif bagi anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan formal.
Keenam, mendesak penerapan sistem pencegahan putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, pendampingan anak yang berisiko berhenti sekolah, serta pelibatan orang tua, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.
Ketujuh, meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran, perkembangan penanganan ATS, jumlah anak yang kembali mengikuti pendidikan, serta kendala yang dihadapi. Keterbukaan informasi tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi anak.
Sumpah Pemuda Harus Diikuti Tindakan Nyata
HMI MPO Cabang Wajo Maju menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi melalui kebijakan dan pelayanan publik yang nyata, bukan berhenti pada komitmen administratif.
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, organisasi tersebut mengingatkan bahwa perjuangan membangun masa depan bangsa harus dimulai dengan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensinya.
Persoalan 6.410 ATS, sebagaimana tercantum dalam dokumen kajian HMI MPO, tidak semestinya berhenti sebagai angka dalam laporan. Pemerintah daerah perlu memastikan kondisi faktual di lapangan, mengidentifikasi penyebab anak tidak sekolah, dan menetapkan langkah penanganan yang dapat diukur hasilnya.
HMI MPO Cabang Wajo Maju menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan pendidikan di Kabupaten Wajo. Organisasi tersebut juga mendorong agar evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan data, bukti, serta mekanisme yang berlaku.
Pemenuhan hak pendidikan anak Wajo membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan perencanaan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil nyata bagi anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan.
HMI MPO Cabang Wajo Maju menyerukan agar penanganan anak tidak sekolah menjadi prioritas bersama demi menyelamatkan hak pendidikan dan masa depan generasi Wajo.
