Kolaka Utara, Darktenggara.com – Di tengah himpitan ekonomi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok, masyarakat kecil kembali dihadapkan pada persoalan serius: sulitnya memperoleh BBM subsidi yang sejatinya menjadi hak mereka. Sabtu (27/06/2026)
Kondisi tersebut memicu dugaan adanya permainan dalam rantai distribusi BBM subsidi di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
Sejumlah warga mengaku harus mengantre berjam-jam, bahkan berkali-kali pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi disebut telah habis.
Ironisnya, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk bekerja dan mencari nafkah, beredar dugaan bahwa BBM subsidi justru mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi.
"Setiap hari kami butuh BBM untuk bekerja. Tapi sering kali kami kehabisan. Kami curiga ada yang tidak beres dalam distribusinya. Jangan sampai hak rakyat malah dijadikan ladang bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan serupa datang dari warga lainnya. Mereka menilai lemahnya pengawasan membuka ruang terjadinya dugaan penimbunan maupun praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil.
"Harga kebutuhan hidup sudah naik semua. Kalau BBM subsidi juga dipersulit, bagaimana kami bisa bertahan? Pemerintah dan aparat harus turun tangan. Jangan biarkan rakyat menjadi korban permainan segelintir orang," tegasnya.
BBM subsidi merupakan program strategis pemerintah yang dibiayai menggunakan uang negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, apabila benar terjadi penyimpangan distribusi, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga jutaan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada akses energi bersubsidi.
Pengamat kebijakan publik menilai lemahnya pengawasan distribusi dapat menjadi celah munculnya praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan utama pemberian subsidi.
"Subsidi diberikan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan. Jika distribusinya diduga dimonopoli, ditimbun, atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, maka negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya terhadap rakyat," ujarnya.
Situasi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pengawas, hingga pihak Pertamina didesak segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM subsidi di Kecamatan Ngapa, khususnya Kelurahan Lapai.
Pemeriksaan terhadap kuota penyaluran, data penerima, pola distribusi hingga dugaan penyimpangan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi.
"Kalau memang tidak ada permainan, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Tapi kalau ada oknum yang mempermainkan hak rakyat, mereka harus diproses sesuai hukum. Jangan ada pembiaran," ujar seorang warga.
Masyarakat berharap aparat tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif melakukan pengawasan di lapangan. Sebab, ketika rakyat kesulitan mendapatkan BBM subsidi sementara dugaan penyimpangan terus berkembang, kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi akan semakin terkikis.
BBM subsidi bukan komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan segelintir pihak. Program tersebut merupakan amanah negara yang harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Apabila ada pihak yang dengan sengaja menghalangi, menguasai, atau memanfaatkan distribusi BBM subsidi untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut patut diusut secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini masyarakat menunggu keberanian pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa distribusi BBM subsidi benar-benar diawasi secara ketat. Sebab ketika hak rakyat mulai dipertanyakan, negara tidak boleh tinggal diam.
(*)