MAKASSAR —Front Gerakan Advokasi Mahasiswa Sulawesi Selatan (Front GAM Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa terkait pengelolaan keuangan daerah. Aksi kontrol sosial ini mengusung isu utama usut transparansi dan akuntabilitas anggaran Dekranasda-PKK Sulawesi Selatan.
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, mulai pukul 13.01 WITA hingga selesai. Terdapat dua titik fokus lokasi aksi, yaitu Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulsel.
Soroti Anggaran Rp6,4 Miliar
Dalam tuntutannya, Front GAM Sulsel menyoroti alokasi dana Paket Penyelenggaraan Acara HUT Dekranas Ke-46 Tingkat Nasional senilai Rp6.411.000.000,00 Mereka mendesak agar seluruh tata kelola penggunaan uang rakyat tersebut dibuka secara transparan kepada publik.
Tuntutan Front GAM Sulsel
- Mendesak Disperindag Sulsel membuka dasar perencanaan dan penganggaran Paket Penyelenggaraan Acara HUT Dekranas Ke-46 Tingkat Nasional senilai Rp6.411.000.000,00.
- Mendesak klarifikasi mengenai kedudukan kegiatan tersebut dalam dokumen perencanaan dan penganggaran TA 2026, termasuk dasar penetapannya sebagai program yang dibiayai APBD.
- Mendesak Disperindag Sulsel membuka dan menjelaskan dasar hukum serta dokumen pendukung penggunaan metode Penunjukan Langsung sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Mendesak keterbukaan informasi mengenai nilai kontrak, penyedia, ruang lingkup pekerjaan, realisasi pembayaran, hasil pekerjaan, hingga dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
- Mendesak Dinas PMD Sulsel membuka nomenklatur kegiatan, sumber anggaran, dasar penganggaran, serta kedudukan program/kegiatan PKK yang berkaitan dengan rangkaian agenda Dekranasda-PKK.
- Mendesak Pemprov Sulsel melakukan pemetaan dan evaluasi pembiayaan lintas-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, maupun penggunaan anggaran di luar peruntukan.
- Mendesak Inspektorat Sulsel melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangannya jika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- Mendesak Pemprov Sulsel mempertanggungjawabkan secara terbuka penggunaan APBD dalam rangkaian kegiatan Dekranasda-PKK, termasuk capaian output dan manfaat publik yang dihasilkan.