MAKASSAR — Jenderal Lapangan Front Gerakan Advokasi Mahasiswa Sulawesi Selatan (Front GAM Sulsel), Dewky, melayangkan kritik tajam terhadap respons Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sulsel seusai menemui massa aksi. Dewky menilai tanggapan pejabat Disperindag tidak substantif dan terkesan sengaja mengulur waktu terkait keterbukaan anggaran penyelenggaraan HUT Dekranasda.
Berikut poin-poin kritikan dan pernyataan resmi Dewky yang disampaikan kepada media:
1. Soroti Bongkar Pasang Plt Kepala Dinas
Indikasi tidak wajar dalam pola pergantian posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindag Sulsel yang telah terjadi sebanyak dua kali dalam kurun waktu berdekatan. Ia menduga pergantian jabatan tersebut disengaja untuk memutus rantai tanggung jawab dan melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan agenda Dekranasda.
Pola pergantian Plt Kadis hingga dua kali ini memicu kecurigaan besar. Kami menduga ada skenario kesengajaan untuk pasang badan dan mengamankan oknum-oknum yang enggan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara," tegas Dewky.
2. Gagal Tunjukkan Berita Acara dan Dokumen Pendukung
Meski Plt Kadis Perindag hadir menemui massa aksi bersama Sekretaris Dinas yang juga bertindak sebagai panitia pelaksana Dekranasda, mereka dinilai tidak mampu memberikan jawaban teknis secara rinci. Pihak dinas juga gagal menunjukkan bukti dokumen otentik, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan maupun dokumen pertanggungjawaban lainnya yang dituntut oleh massa aksi.
3. Alasan Plt Sakit Dinilai Tak Rasional
Dewky membantah keras klaim Sekretaris Dinas di media yang menyebutkan bahwa pergantian Plt sebelumnya murni disebabkan karena pejabat bersangkutan sedang sakit. Menurutnya, alasan tersebut sangat tidak rasional dan menjadi dalih klasik untuk menghindari transparansi publik.
4. Ketidakhadiran Kabid/PPK Dinilai Skenario Mengulur Waktu
Tidak hadirnya Kepala Bidang (Kabid) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen PPK internal Disperindag saat demonstrasi berlangsung dinilai sebagai tindakan yang disengaja. Dewky menegaskan, pola absennya pejabat kunci ini merupakan taktik sistematis untuk menunda-nunda pembuktian data dan menyembunyikan kejelasan alokasi anggaran.
Front GAM Sulsel menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum serta Inspektorat untuk turun tangan memeriksa seluruh dokumen perencanaan hingga realisasi anggaran Dekranasda Sulsel.