![]() |
| Ilustrasi (Dihasilkan oleh AI) |
KOLAKA UTARA — Pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 patut mendapat perhatian serius. Berdasarkan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa BPK, total realisasi belanja Satpol PP mencapai Rp10.300.066.512 atau sekitar Rp10,3 miliar.
Dari total tersebut, belanja pegawai menyerap Rp2.998.619.491, belanja barang dan jasa mencapai Rp5.754.812.021, serta belanja modal sebesar Rp1.546.635.000.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa belanja barang dan jasa menjadi pos pengeluaran terbesar. Nilainya bahkan melampaui Rp5,7 miliar. Besarnya anggaran tersebut semestinya diikuti keterbukaan mengenai kegiatan yang dibiayai, barang dan jasa yang dibeli, pihak penyedia, serta hasil yang benar-benar diterima pemerintah daerah.
Pertanyaan publik tidak berhenti pada besarnya angka realisasi. Masyarakat perlu mengetahui apakah penggunaan anggaran tersebut sebanding dengan capaian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.
Pengadaan Barang Rp25 Juta Perlu Dijelaskan
Sorotan lain muncul pada pengadaan barang ekstrakomptabel. Dalam lampiran dokumen pemeriksaan, tercatat pengadaan barang ekstrakomptabel pada Satpol PP sebesar Rp25.000.000 yang dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja modal.
Pos ini perlu dijelaskan secara terbuka. Apa saja barang yang dibeli? Mengapa barang tersebut diklasifikasikan sebagai pengadaan ekstrakomptabel? Apakah seluruh barang telah diterima, diinventarisasi, dan digunakan sesuai kebutuhan operasional Satpol PP?
Publik berhak mengetahui rincian pengadaan tersebut, termasuk spesifikasi barang, bukti pembelian, berita acara serah terima, serta keberadaan fisiknya.
Belanja Gedung Rp35 Juta: Apa Pekerjaannya?
Dokumen anggaran juga mencatat realisasi belanja modal gedung dan bangunan Satpol PP sebesar Rp35.000.000, dengan capaian realisasi 100 persen.
Realisasi penuh bukan berarti otomatis tidak bermasalah. Pemerintah perlu menjelaskan pekerjaan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, dokumen pengadaan, serta kesesuaian antara pembayaran dan kondisi fisik pekerjaan.
Apakah anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi, atau pekerjaan lainnya? Bagaimana kondisi hasil pekerjaan saat ini? Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan fisik.
Sisa Dana Swakelola Masih Tercatat
BPK juga mencatat saldo rekening swakelola Satpol PP sebesar Rp82.076 per 31 Desember 2025 pada rekening di Bank Sultra. Nilainya memang relatif kecil, tetapi status saldo tersebut tetap perlu diperjelas, termasuk asal dana, penyelesaian kegiatan, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Persoalan ini menjadi bagian dari pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
Jangan Hanya Menampilkan Angka Realisasi
Dengan total belanja mencapai Rp10,3 miliar, Satpol PP Kolaka Utara perlu membuka rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat. Terutama belanja barang dan jasa yang mencapai Rp5,75 miliar, karena pos tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional dan kegiatan yang harus dapat ditelusuri.
Ada sejumlah hal yang perlu dijawab Kepala Satpol PP Kolaka Utara:
- Apa rincian kegiatan yang menyerap belanja barang dan jasa sebesar Rp5,75 miliar?
- Siapa saja penyedia barang dan jasa, serta berapa nilai transaksi masing-masing?
- Apa jenis barang ekstrakomptabel senilai Rp25 juta dan di mana keberadaan fisiknya?
- Apa pekerjaan gedung dan bangunan senilai Rp35 juta yang telah direalisasikan 100 persen?
- Bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian saldo rekening swakelola?
- Apakah seluruh pengeluaran telah didukung dokumen pertanggungjawaban dan hasil pekerjaan yang sesuai?
Pertanyaan tersebut penting karena anggaran Satpol PP bersumber dari uang publik. Setiap pengeluaran harus dapat dijelaskan, setiap barang harus dapat ditelusuri, dan setiap pekerjaan harus dapat dibuktikan hasilnya.
Perlu ditegaskan, angka-angka tersebut merupakan data realisasi belanja dan catatan dalam dokumen pemeriksaan. Belum terdapat dasar dari bagian dokumen yang ditelaah untuk menyimpulkan bahwa pos-pos tersebut merupakan kerugian negara atau tindak pidana.
Namun, ketiadaan kesimpulan penyimpangan bukan alasan untuk menutup ruang pengawasan. Justru keterbukaan dokumen menjadi cara untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan.
Satpol PP Kolaka Utara tidak cukup hanya mempertanggungjawabkan anggaran di atas kertas. Publik perlu melihat bukti penggunaan, keberadaan barang, hasil pekerjaan, dan manfaat nyata dari belanja Rp10,3 miliar tersebut.
