![]() |
| Ilustrasi |
Kolaka Utara, Darktenggara.com — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 mengungkap persoalan serius dalam pelaksanaan belanja daerah. BPK mencatat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1.452.645.939 pada 13 paket pekerjaan di empat organisasi perangkat daerah (OPD) akibat kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan kesesuaian antara uang yang dibayarkan pemerintah dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Dalam laporan pemeriksaan, BPK mengungkap bahwa pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap 29 paket pekerjaan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.636.967.270, tidak termasuk PPN. Hingga 21 Mei 2026, penyedia baru menyetorkan Rp184.321.331 ke Rekening Kas Umum Daerah. Dengan demikian, masih tersisa Rp1.452.645.939 yang belum ditindaklanjuti pada tanggal tersebut.
BPK menjelaskan bahwa paket-paket tersebut telah dibayar lunas atau nilai kelebihan pembayarannya lebih besar daripada sisa nilai kontrak yang belum dibayar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai proses pengawasan pekerjaan, pemeriksaan hasil fisik, dan persetujuan pembayaran sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
PUPR tercatat memiliki sisa terbesar
Dari empat OPD yang disebut dalam temuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat sisa kelebihan pembayaran terbesar, yakni Rp1.433.410.347.
Sementara itu, sisa temuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat Rp5.821.062, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Rp8.975.572, serta BLUD RSUD H.M. Djafar Harun Rp4.438.958.
Besarnya nilai pada PUPR menuntut penjelasan terperinci mengenai paket pekerjaan yang bermasalah. Publik perlu mengetahui nama dan lokasi paket, nilai kontrak, penyedia pelaksana, jenis kekurangan volume, spesifikasi yang tidak sesuai, serta status pemulihan kelebihan pembayaran.
Persoalannya bukan hanya berapa besar angka yang tercantum dalam laporan, melainkan bagaimana kekurangan tersebut bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai kontrak.
Puskesmas Latowu: pekerjaan dinyatakan 100 persen, kekurangan volume ditemukan
Temuan lain yang perlu mendapat perhatian ialah pekerjaan pembangunan Puskesmas Latowu dengan nilai kontrak Rp8.125.868.000.
Dalam rincian pemeriksaan, pembayaran tercatat sebesar Rp7.313.281.200 atau 90 persen dari nilai kontrak. Sementara itu, berita acara serah terima tertanggal 15 Januari 2026 menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.
Namun, pemeriksaan fisik pada 7 Februari 2026 menemukan kekurangan volume dengan nilai sekitar Rp453,413 juta. Salah satu item yang dicatat belum terpasang ialah handrail aluminium dan penutup PVC senilai Rp92.590.650.
Perbedaan antara dokumen penyelesaian dan kondisi fisik tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Siapa yang memeriksa hasil pekerjaan sebelum berita acara ditandatangani? Apakah seluruh item yang tercantum dalam kontrak sudah terpasang? Bagaimana hasil verifikasi setelah temuan BPK?
BPK merekomendasikan agar penyedia diminta memasang item tersebut sesuai kontrak dan hasilnya diperiksa oleh Inspektorat Daerah. Status pelaksanaan rekomendasi itu perlu dipastikan melalui dokumen tindak lanjut terbaru.
Sisa potensi kelebihan pembayaran enam paket mencapai Rp1,176 miliar
BPK juga mencatat potensi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan sebesar Rp1.314.447.009. Setelah penyedia menyetorkan Rp138.172.360, masih terdapat sisa Rp1.176.274.649 yang belum ditindaklanjuti hingga 21 Mei 2026.
Enam paket yang menjadi perhatian dalam rincian temuan meliputi:
- Porehu–Larui: Rp232.969.925.
- Tiwu–Watunohu: Rp178.226.026.
- Tiwu–Tahibua: Rp144.564.465.
- Puskesmas Watunohu: Rp99.511.371.
- Puskesmas Pakue Utara: Rp67.590.021.
- Puskesmas Latowu: Rp453.412.841.
Nilai tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen kontrak, hasil pengukuran fisik, berita acara, dan bukti penyelesaian. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apakah kewajiban pemulihan telah dipenuhi setelah tanggal pemeriksaan yang dicantumkan BPK.
Denda keterlambatan dan pengadaan benih kakao juga disorot
Selain temuan kekurangan volume, LHP mencatat denda keterlambatan pada tiga OPD sebesar Rp777.450.256 yang belum dikenakan atau disetorkan ke kas daerah sebagaimana mestinya.
BPK juga merekomendasikan pemrosesan denda keterlambatan pengadaan benih kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp225.618.572.
Kedua persoalan ini perlu diperiksa berdasarkan kontrak, jadwal pelaksanaan, kemungkinan perpanjangan waktu yang sah, perhitungan denda, serta bukti penagihan dan penyetoran.
BPK turut mencatat rekomendasi pemulihan atau tindak lanjut atas potensi kelebihan pembayaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp527.923.583 dan PUPR sebesar Rp555.760.416, dengan total Rp1.083.683.999.
Angka tersebut tidak boleh langsung dijumlahkan dengan kelompok temuan lainnya sebelum dipastikan tidak ada komponen yang tumpang tindih.
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan OPD terkait perlu menjelaskan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk bukti pengembalian uang, perbaikan pekerjaan, pemasangan item yang belum terpasang, serta hasil pemeriksaan Inspektorat.
Kepastian tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara temuan yang sudah diselesaikan dan kewajiban yang masih tertunda.
Temuan BPK bukan dengan sendirinya bukti tindak pidana korupsi. Namun, kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, dan kewajiban pemulihan yang belum tuntas merupakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan.
Uang APBD harus menghasilkan pekerjaan sesuai kontrak. Karena itu, setiap kekurangan harus dijelaskan, setiap kewajiban pemulihan harus dibuktikan, dan setiap pejabat yang bertanggung jawab harus memberikan keterangan yang dapat diuji publik.
Editor: Ishak B.Lakim
