SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran
Dinas Kesehatan Kolaka Utara 

KOLAKA UTARA — Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara menghadapi sorotan serius setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat persoalan pada pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi tiga puskesmas dengan nilai kekurangan volume mencapai Rp620.514.233. Tak hanya itu, BPK juga mencatat denda keterlambatan pekerjaan di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp489.935.406 yang belum disetorkan pada saat pemeriksaan.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai pengawasan pelaksanaan kontrak, kesesuaian pekerjaan fisik dengan pembayaran, serta tindak lanjut kewajiban penyedia jasa. Sebab, proyek fasilitas kesehatan bukan sekadar urusan administrasi anggaran, melainkan menyangkut kualitas sarana pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025, kekurangan volume tercatat pada tiga proyek, yakni pembangunan Puskesmas Latowu, pembangunan Puskesmas Pakue Utara, dan rehabilitasi Puskesmas Watunohu.

Puskesmas Latowu menjadi temuan terbesar. Pada proyek dengan nilai kontrak Rp8.125.868.000 tersebut, BPK mencatat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp453.412.841. Nilai ini menjadi bagian terbesar dari total kekurangan volume pada tiga proyek yang diperiksa.

Sementara itu, pembangunan Puskesmas Pakue Utara dengan nilai kontrak Rp8.124.220.000 tercatat mengalami kekurangan volume sebesar Rp67.590.021. Adapun rehabilitasi Puskesmas Watunohu dengan nilai kontrak Rp3.393.053.000 memiliki kekurangan volume sebesar Rp99.511.371.

Jika dijumlahkan, nilai kekurangan volume ketiga proyek tersebut mencapai Rp620.514.233. Angka ini menuntut penjelasan terbuka mengenai pekerjaan apa saja yang tidak sesuai volume kontrak, bagaimana proses pengawasan dilakukan, dan langkah apa yang telah ditempuh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Denda keterlambatan hampir Rp490 juta

Persoalan tidak berhenti pada kekurangan volume. BPK juga mencatat denda keterlambatan pekerjaan di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp489.935.406 yang belum disetorkan pada saat pemeriksaan.

Angka tersebut menambah beban pertanyaan terhadap pengelolaan proyek di instansi itu. Dinas Kesehatan perlu menjelaskan proyek mana saja yang menyumbang nilai denda tersebut, bagaimana perhitungan keterlambatannya, serta apakah penyetoran telah dilakukan setelah pemeriksaan.

Dalam kasus pembangunan Puskesmas Latowu, dokumen pemeriksaan menyebut kontrak senilai Rp8.125.868.000 dengan masa pelaksanaan awal 170 hari kalender, terhitung sejak 11 Juli hingga 27 Desember 2025. BPK juga mencatat adanya adendum yang memberikan tambahan waktu 50 hari kalender dengan ketentuan denda keterlambatan. Pada akhir masa kontrak awal, progres pekerjaan dilaporkan mencapai 95,04 persen.

Namun, nilai denda Rp489.935.406 merupakan total untuk sejumlah kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan, bukan khusus untuk proyek Puskesmas Latowu. Karena itu, rincian setiap kontrak tetap perlu dibuka agar publik dapat mengetahui sumber dan perhitungan kewajiban tersebut.

Dinas Kesehatan harus memberikan penjelasan

Dua kelompok temuan ini menempatkan Dinas Kesehatan Kolaka Utara pada posisi yang harus memberikan penjelasan secara transparan. Publik berhak mengetahui apakah kekurangan volume telah ditindaklanjuti, apakah denda keterlambatan sudah disetorkan, dan apakah rekomendasi BPK telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Perlu dicatat, angka Rp620.514.233 juga muncul dalam uraian temuan terkait potensi kelebihan pembayaran pada pekerjaan Dinas Kesehatan. Dalam tindak lanjutnya, BPK merekomendasikan pemrosesan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp527.923.583, sedangkan nilai Rp92.590.650 terkait handrail aluminium dan penutup PVC yang belum terpasang di Puskesmas Latowu direkomendasikan untuk diselesaikan sesuai kontrak dan kemudian diperiksa oleh Inspektorat Daerah. Rincian ini perlu dibaca secara cermat agar tidak terjadi penghitungan ganda atas nilai temuan yang berkaitan.

Dinas Kesehatan perlu menjawab sejumlah pertanyaan penting: apakah kekurangan volume telah dipulihkan atau dikembalikan sesuai rekomendasi; apakah denda keterlambatan telah disetor ke kas daerah; siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan; serta apa bukti tindak lanjut yang telah disampaikan kepada BPK dan Inspektorat Daerah.

Temuan pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, nilai yang tercatat cukup besar untuk menuntut klarifikasi, dokumentasi tindak lanjut, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji publik.

Uang publik harus sebanding dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Dinas Kesehatan Kolaka Utara perlu menjelaskan temuan tersebut secara terbuka, bukan sekadar memastikan proyek tercatat selesai secara administratif. Yang harus dipastikan ialah kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Report: Ishak B. Lakim