Jakarta – Pemerintah berencana menyediakan telepon genggam (HP) dan rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau unbanked. Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Program ini diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui skema tersebut, dana bantuan pemerintah direncanakan dapat dikirim langsung ke rekening digital penerima.
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim, sebagaimana diberitakan Liputan6.com.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan.
Pemerintah turut merencanakan penghapusan biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa terbebani biaya awal.
Penyaluran Bansos Diarahkan ke Sistem Digital
Target Penerimaan Negara hingga 18 Persen
Digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu bagian penting dari rencana tersebut. Pemerintah mengarahkan penyaluran dana bantuan agar dilakukan melalui rekening digital, bukan lagi mengandalkan uang tunai secara fisik.
Hashim menilai peralihan menuju sistem transaksi digital dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal dalam sistem formal.
Selain memperluas akses keuangan, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sekaligus memperluas basis penerimaan negara dari aktivitas ekonomi informal.
“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.
Dalam pemaparannya, Hashim turut menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut, menurutnya, masih berada di bawah Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.
Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat meningkat hingga 18 persen dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Digitalisasi ekonomi dan perluasan pencatatan aktivitas sektor informal menjadi bagian dari strategi yang disampaikan untuk mencapai target tersebut.
Hashim memperkirakan aktivitas ekonomi informal memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Karena itu, perluasan penggunaan layanan keuangan digital dipandang berpotensi membantu pemerintah memperoleh gambaran ekonomi yang lebih menyeluruh.
Meski demikian, rencana penyediaan HP dan rekening digital tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hashim belum merinci jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan disediakan, maupun alokasi anggaran untuk menjalankan program tersebut.
Kejelasan mengenai mekanisme penentuan penerima, pembiayaan perangkat, perlindungan data pribadi, serta akses bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet akan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan ini.