![]() |
| Ilustrasi |
DARK TENGGARA, KOLAKA UTARA — Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemanfaatan dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang tercatat memiliki nilai perolehan Rp256.300.000 sejak 2019.
Nilai tersebut menjadi titik penting untuk menelusuri apakah dokumen perencanaan industri itu benar-benar digunakan sebagai dasar kebijakan dan program pembangunan industri daerah, atau sekadar tercatat sebagai aset tidak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025, dokumen tersebut tercatat diperoleh pada 2019 dengan nilai Rp256,3 juta. Namun, angka dalam laporan keuangan saja belum menjelaskan bagaimana hasil pekerjaan itu dimanfaatkan, program apa yang dilahirkan, dan apa dampaknya terhadap perkembangan industri lokal.
Pertanyaan mendasarnya ialah: apakah dokumen akhir pekerjaan tersedia dan dapat diperiksa? Apakah pekerjaan telah diserahterimakan serta dokumennya disahkan atau ditetapkan sesuai ketentuan? Program pembangunan industri apa yang kemudian dijalankan dengan mengacu pada rencana tersebut? Dan bagaimana pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya sejak 2019 hingga 2025?
Untuk menjawabnya, Dinas Perindustrian perlu membuka dokumen kontrak, kerangka acuan kerja, hasil akhir pekerjaan, berita acara serah terima, bukti pembayaran, dokumen penetapan, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi program yang merujuk pada rencana tersebut.
Sorotan juga tertuju pada realisasi anggaran Dinas Perindustrian selama 2025. Dari total anggaran Rp4.378.789.874, realisasi tercatat sebesar Rp4.130.443.146 atau sekitar 94,33 persen. Sisa anggaran mencapai Rp248.346.728.
Tingginya penyerapan anggaran tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program telah efektif. Pemerintah perlu menjelaskan capaian kegiatan, jumlah penerima manfaat, serta hasil terukur dari belanja yang telah direalisasikan.
Pada pos belanja modal, anggaran kendaraan operasional atau lapangan sebesar Rp90 juta terealisasi Rp87,8 juta. Sementara belanja peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp19,5 juta terealisasi seluruhnya. Total realisasi belanja modal tercatat Rp107,3 juta dari anggaran Rp109,5 juta.
Belanja tersebut perlu diuji melalui kesesuaian spesifikasi dan harga barang, bukti pembayaran, berita acara serah terima, daftar inventaris, serta pemeriksaan fisik aset. Verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang dibayar benar-benar tersedia dan tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Hingga kini, angka-angka tersebut menjadi dasar untuk meminta penjelasan dan melakukan verifikasi lebih lanjut. Belum cukup bukti untuk menyimpulkan adanya penyimpangan hanya berdasarkan nilai aset atau persentase penyerapan anggaran.
Publik membutuhkan penjelasan yang konkret: apa hasil dari dokumen perencanaan senilai Rp256,3 juta, bagaimana realisasi belanja modal Rp107,3 juta dipertanggungjawabkan, dan apa manfaat nyata dari realisasi anggaran Rp4,13 miliar bagi pembangunan industri Kolaka Utara?
Klarifikasi Dinas Perindustrian dan pemeriksaan dokumen pendukung menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berlangsung transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Reporter: Ishak B. Lakim
