SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran
Ilustrasi

KOLAKA UTARA — Pengelolaan dana bergulir koperasi di Kabupaten Kolaka Utara menyisakan persoalan serius. Berdasarkan catatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bagian dari dokumen pemeriksaan BPK, dana bergulir yang awalnya disalurkan sebesar Rp1,557 miliar sejak 2016 masih menyisakan piutang Rp774,497 juta per 31 Desember 2025.

Angka tersebut bukan jumlah kecil. Setelah hampir satu dekade sejak penyaluran, hampir separuh dana bergulir masih tercatat sebagai piutang pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, mekanisme penagihan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Mikro Kabupaten Kolaka Utara.

Dalam catatan pengembalian, dana yang tercatat masuk sebesar Rp779,503 juta pada 2020 dan Rp3 juta pada 2022. Dengan demikian, masih terdapat Rp774,497 juta yang belum terselesaikan dalam catatan piutang pemerintah daerah tersebut.

Persoalannya, dana bergulir itu bukan program yang baru berjalan. Skema pengembaliannya telah ditetapkan selama 24 bulan, terdiri atas empat bulan masa tenggang dan 20 bulan angsuran. Dengan ketentuan tersebut, publik berhak mempertanyakan mengapa dana yang disalurkan sejak 2016 masih menyisakan piutang hingga laporan keuangan tahun 2025.

Apakah penagihan benar-benar dilakukan secara serius, atau justru terjadi pembiaran terhadap kewajiban pengembalian dana tersebut?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan program.

Lebih jauh, sisa piutang tersebut telah dikategorikan sebagai piutang bermasalah dengan penyisihan sebesar 100 persen. Kondisi ini memperlihatkan tingginya risiko dana tersebut tidak tertagih. Namun, penyisihan akuntansi bukan berarti dana telah dikembalikan, dan bukan pula bukti otomatis bahwa telah terjadi kerugian negara atau tindak pidana.

Justru karena itu, pemerintah daerah perlu membuka persoalan ini secara terang. Masyarakat perlu mengetahui siapa saja koperasi penerima dana, berapa nilai yang diterima masing-masing, bagaimana realisasi pengembaliannya, serta langkah apa yang telah dilakukan untuk menagih kewajiban tersebut.

Jangan sampai dana publik yang semestinya menjadi instrumen penguatan koperasi justru berakhir sebagai piutang bermasalah tanpa kejelasan penyelesaian.

Sorotan juga mengarah pada rantai pertanggungjawaban pengelolaan dana. Penyaluran berlangsung sejak 2016, sehingga penelusuran tidak boleh hanya dibebankan kepada pejabat yang sedang menjabat. Pejabat pengelola, pihak yang melakukan verifikasi penerima, penanggung jawab pencairan, hingga pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan penagihan pada setiap periode harus diidentifikasi berdasarkan dokumen dan kewenangannya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Mikro Kabupaten Kolaka Utara perlu memberikan penjelasan tertulis mengenai status dana tersebut. Penjelasan harus disertai daftar penerima, dokumen perjanjian, bukti pencairan, rekapitulasi angsuran, serta bukti langkah penagihan yang telah ditempuh.

Tidak cukup hanya menyatakan bahwa dana tersebut merupakan piutang lama. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai penyebabnya, pihak yang berkewajiban mengembalikan, dan langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

Atas persoalan ini, Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara juga patut didorong melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola dana bergulir, mulai dari proses penyaluran, administrasi pencairan, pengawasan, hingga upaya penagihan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan piutang yang belum tertagih atau terdapat kelemahan pengendalian maupun pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan dan bukti awal tindak pidana, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan Rp774,497 juta ini bukan sekadar urusan pencatatan akuntansi. Ini menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola uang publik. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dana disalurkan, mengapa pengembaliannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan dana tersebut kembali.

Dana bergulir bukan dana yang boleh dibiarkan mengambang tanpa kepastian. Publik menunggu bukan sekadar klarifikasi, melainkan keterbukaan dokumen, pemeriksaan yang objektif, dan langkah nyata penyelesaian piutang.