SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran

WAJO, DARK TENGGARA — Polemik penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo kembali memanas. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Wajo Maju melontarkan kritik terhadap pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Wajo yang mengklaim adanya penurunan jumlah ATS dari 10.203 menjadi 6.410 anak pada 2026.

Mengutip pemberitaan Media Celoteh Online, Kadisdikbud menyebut penurunan angka tersebut sebagai bukti upaya pemerintah daerah dalam menangani persoalan ATS. Namun, HMI MPO menilai klaim tersebut belum cukup menjelaskan efektivitas program maupun memastikan nasib ribuan anak yang sebelumnya tercatat tidak mengakses pendidikan.

Ketua Umum Komisariat Uniprima Wajo Maju, Aditya Dermawan, menilai penyampaian selisih angka tanpa disertai penjelasan mengenai metodologi pendataan, intervensi program, dan capaian konkret merupakan penyederhanaan terhadap persoalan pendidikan yang kompleks.

“Mengklaim keberhasilan hanya dengan menyebut angka turun dari 10 ribu ke 6 ribu itu hanyalah hitungan matematika SD. Siapa pun bisa melakukan operasi pengurangan. Namun, jawaban tersebut sama sekali tidak menggambarkan secara teknokratis seorang Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tegas Aditya, Rabu (28/10/2026).

Penurunan Angka Harus Dijelaskan dengan Data dan Intervensi

Menurut Aditya, kepala organisasi perangkat daerah semestinya mampu menjelaskan capaian kinerja melalui data yang terverifikasi, peta jalan penyelesaian masalah (roadmap), serta rincian intervensi program yang telah dilaksanakan.

Ia mempertanyakan bagaimana penurunan angka ATS dari 10.203 menjadi 6.410 anak dapat dijelaskan secara substantif. Selisih kedua angka tersebut mencapai 3.793 anak. Namun, angka penurunan itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui perubahan status setiap anak dan faktor yang memengaruhinya.

Apakah anak-anak tersebut telah kembali bersekolah melalui pendidikan formal? Apakah mereka melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), atau program pendidikan kesetaraan? Ataukah perubahan angka tersebut dipengaruhi oleh pemutakhiran data, perubahan kategori, maupun faktor administratif lainnya?

Bagi HMI MPO, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar penurunan angka ATS tidak semata-mata dipahami sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga dapat dibuktikan melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah.

“Kepala OPD itu manajer kebijakan, bukan sekadar pembaca angka statistik. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan miliar rupiah, publik berhak tahu detail program pengentasannya. Jawaban normatif bahwa ini adalah 'pekerjaan rumah lama yang butuh kolaborasi' adalah bukti kemiskinan gagasan dalam merumuskan kebijakan yang konkret,” ujar Aditya.

Desak Validasi Data hingga Tingkat Anak

HMI MPO Cabang Wajo Maju juga menyoroti pentingnya validasi data ATS melalui sistem pendataan yang digunakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut organisasi tersebut, data ATS perlu ditelusuri berdasarkan kategori anak putus sekolah (dropout/DO), lulus tidak melanjutkan (LTM), dan belum pernah bersekolah (BPB). Pemilahan ini dinilai penting untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak.

Aditya menegaskan, pemerintah daerah perlu menunjukkan bukti yang dapat diverifikasi mengenai jumlah anak yang telah kembali mengakses pendidikan, termasuk jalur pendidikan yang ditempuh dan perkembangan status mereka setelah mendapatkan intervensi.

“Jika memang Kadisdikbud bekerja secara teknokratis, silakan buktikan secara transparan melalui validasi data terpadu kementerian. Tunjukkan data konkret anak-anak yang telah terverifikasi kembali mengakses pendidikan. Biarkan data kementerian yang berbicara, bukan sekadar asumsi dan hitungan matematika dasar untuk melindungi diri dari evaluasi,” tantang Aditya.

HMI MPO menilai transparansi tersebut penting untuk membedakan penurunan angka akibat intervensi program yang berhasil dari perubahan yang terjadi karena pemutakhiran atau perubahan status dalam sistem pendataan.

Organisasi itu juga meminta agar informasi yang dibuka kepada publik tetap memperhatikan perlindungan data pribadi anak.

HMI MPO Desak Bupati Evaluasi Kadisdikbud

Atas persoalan tersebut, HMI MPO Cabang Wajo Maju mendesak Bupati Wajo melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadisdikbud, terutama terkait efektivitas program penanganan ATS, validitas data, dan pertanggungjawaban capaian kebijakan pendidikan.

Bagi HMI MPO, persoalan 6.410 anak yang masih tercatat tidak sekolah merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan terukur, lintas sektor, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dinilai perlu menyampaikan target penyelesaian, penanggung jawab program, capaian intervensi, serta kendala yang masih menghambat perluasan akses pendidikan.

HMI MPO menegaskan bahwa penurunan angka statistik patut diapresiasi apabila didukung data yang valid dan mencerminkan perbaikan nyata dalam akses pendidikan. Namun, klaim keberhasilan tersebut tetap perlu disertai penjelasan yang transparan dan dapat diuji.

Organisasi tersebut menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan pendidikan di Kabupaten Wajo, termasuk mendorong evaluasi kinerja pejabat terkait berdasarkan data, indikator yang terukur, dan hasil pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi HMI MPO, persoalannya bukan sekadar berapa angka ATS berkurang, melainkan ke mana anak-anak tersebut beralih, intervensi apa yang mereka terima, dan apakah hak pendidikan mereka benar-benar telah terpenuhi.

Editor: Ishak B. Lakim