SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran
Akbar Pelayati dan Wali Kota Makassar

MAKASSAR – Akbar Pelayati bertemu dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan pelayanan publik. Selasa, (17/11/2026).

Akbar Pelayati merupakan mahasiswa Magister Ilmu Antropologi Universitas Hasanuddin. Ia juga dikenal sebagai penggerak literasi dan aktivitas kepemudaan yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Latar belakang pendidikan dan aktivitas sosial tersebut menjadi salah satu perspektifnya dalam melihat pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Akbar menyampaikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD dalam merumuskan arah kebijakan anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, penentuan prioritas anggaran daerah perlu benar-benar diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat. Upaya menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan memperbaiki kualitas pelayanan publik merupakan agenda yang perlu mendapat perhatian serius.

Ia juga menyoroti sejumlah inisiatif Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas ruang ekonomi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan UMKM, penguatan perlindungan sosial berbasis data, serta pengembangan program filantropi yang lebih produktif.

Salah satu langkah yang turut menjadi perhatian adalah penyediaan 419 lapak UMKM melalui CFD Lapak Saudagar Tallo. Menurutnya, pembukaan ruang usaha bagi pelaku ekonomi kecil merupakan bagian penting dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan.

Selain itu, inisiatif ketahanan pangan perkotaan melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan terbatas juga menjadi perhatian dalam membangun kemandirian masyarakat.

Akbar berharap berbagai agenda pembangunan tersebut tidak berhenti pada perencanaan dan peluncuran program, tetapi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan yang terukur, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia juga menilai bahwa pembangunan perkotaan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, termasuk kalangan mahasiswa, pemuda, komunitas, dan masyarakat sipil. Partisipasi publik serta ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan semakin dekat dengan persoalan yang dihadapi warga.

Dukungan yang disampaikan Akbar, pada prinsipnya, merupakan bentuk perhatian dan partisipasi sebagai bagian dari masyarakat yang ingin melihat pembangunan Kota Makassar berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

(*)