SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran

Gunawan Hatmin

Penulis: Gunawan Hatmin S. Ag. M.Ag.

OPINI, DARK TENGGARA - Demokrasi kita mungkin tidak sedang mati. Pemilu tetap berlangsung, parlemen terus bersidang, pejabat silih berganti, dan kebebasan berpendapat masih dijamin konstitusi. Namun, apakah demokrasi kita sungguh-sungguh sehat, atau hanya tampak sehat karena seluruh perangkat politiknya masih berjalan?

Demokrasi juga membutuhkan gizi. Bukan gizi dalam pengertian makanan, tetapi kecukupan nilai yang menopang kehidupan bernegara. Kebebasan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang sehat merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan mutu demokrasi. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan sibuk merawat bentuk, sementara substansinya perlahan kehilangan kekuatan.

Persoalannya, demokrasi kita kerap lebih sibuk mengurus prosedur daripada memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Negara tampak hadir dalam berbagai perhelatan politik, tetapi kehadirannya belum selalu dirasakan ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. Lembaga negara tetap bekerja, kebijakan terus diproduksi, dan pembangunan terus dikampanyekan. Namun, apakah semua itu benar-benar membuat kehidupan warga semakin baik?

Demokrasi berjalan, tetapi kualitas kehidupannya justru memperlihatkan gejala kekurangan gizi.

Pertama, Gizi Kebebasan yang Teracuni

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ukuran penting kesehatan demokrasi. Namun, jaminan konstitusional tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman warga ketika menyampaikan kritik. Ada jarak antara kebebasan yang dijanjikan hukum dan kebebasan yang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat.

Laporan Survei Pemilih Muda yang diterbitkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2022 memberikan gambaran menarik. Dari responden berusia 17–39 tahun, sebanyak 43,9 persen menilai bahwa mereka tidak bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sementara itu, 54,3 persen menilai masih bebas dan 1,8 persen tidak memberikan jawaban. Angka ini memang tidak berarti seluruh anak muda takut berbicara, tetapi cukup menunjukkan bahwa kebebasan mengkritik pemerintah masih menjadi persoalan yang dirasakan sebagian besar kelompok muda.

Kita perlu membaca temuan tersebut lebih jauh. Kebebasan bukan hanya soal apakah seseorang boleh berbicara, tetapi juga apakah dia dapat menyampaikan pendapat tanpa dibayangi ancaman, intimidasi, atau kemungkinan kriminalisasi. Persoalan penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengawasan digital yang tidak transparan, peretasan terhadap kelompok kritis, serta dugaan penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas memperlihatkan betapa rentannya hubungan antara teknologi, kekuasaan, dan privasi warga.

Teknologi digital telah membuka ruang komunikasi yang semakin luas. Warga dapat menyampaikan kritik, membagikan informasi, dan membangun gerakan sosial tanpa harus bergantung pada media konvensional. Namun, ruang yang sama juga dapat menjadi tempat pengumpulan data, pemantauan aktivitas, dan pengendalian ekspresi apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai.

Dampaknya tidak selalu berupa pembungkaman secara langsung. Ada akibat yang lebih senyap: orang mulai membatasi dirinya sendiri. Seseorang menghapus unggahan, menghindari pembicaraan tertentu, atau memilih tidak berkomentar karena khawatir pendapatnya akan menimbulkan persoalan. Dalam kajian komunikasi, keadaan ini dikenal sebagai self-censorship, yakni kecenderungan seseorang menyaring atau menahan pendapatnya sendiri akibat tekanan maupun kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi.

Kebebasan yang demikian perlahan kehilangan maknanya. Warga memang masih memiliki ruang untuk berbicara, tetapi tidak sepenuhnya merasa aman ketika menggunakan ruang tersebut. Padahal, demokrasi membutuhkan kritik sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Tanpa kritik, kesalahan kebijakan mudah disembunyikan, penyalahgunaan kewenangan sulit dikoreksi, dan ruang publik kehilangan daya kritisnya.

Demokrasi membutuhkan warga yang berani menyampaikan pendapat, bukan warga yang harus terlebih dahulu memastikan apakah kritiknya cukup aman untuk dipublikasikan. Ketika rasa takut mulai mengatur percakapan publik, kebebasan mungkin masih tertulis dalam konstitusi, tetapi pelaksanaannya semakin menyempit.

Kedua, Gizi Lingkungan yang Dirampas

Krisis demokrasi tidak hanya dapat dibaca dari hubungan antara negara dan kebebasan berpendapat. Persoalan lingkungan juga memperlihatkan bagaimana keputusan politik memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebab, hak untuk hidup tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berbicara dan memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga hak untuk menghirup udara bersih, mendapatkan air layak, dan mempertahankan ruang hidup.

Pembangunan ekonomi sering kali dipacu dengan ukuran pertumbuhan, investasi, dan perluasan industri. Ukuran tersebut tentu penting, tetapi menjadi persoalan ketika daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat justru ditempatkan sebagai urusan belakangan. Kebakaran hutan dan lahan, pencemaran udara, alih fungsi kawasan, serta konflik penguasaan tanah memperlihatkan bahwa biaya pembangunan tidak selalu ditanggung secara adil.

Karhutla, misalnya, tidak cukup dibicarakan sebagai persoalan teknis pengendalian api atau peristiwa musiman. Asap yang menyelimuti permukiman adalah penderitaan yang dialami manusia secara langsung. Anak-anak harus mengurangi aktivitas di luar rumah, warga lanjut usia menghadapi risiko gangguan pernapasan, dan keluarga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak harus menjalani kehidupan dengan kualitas udara yang membahayakan kesehatan.

Di tempat lain, masyarakat adat menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Tanah yang selama beberapa generasi menjadi sumber penghidupan, ruang kebudayaan, dan bagian dari identitas mereka berhadapan dengan ekspansi industri serta kebijakan penguasaan lahan. Ketika keputusan mengenai ruang hidup ditentukan tanpa keterlibatan masyarakat yang terdampak, pembangunan berubah menjadi proses yang timpang. Ada pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi, sementara pihak lain kehilangan tanah, sumber penghidupan, bahkan ikatan sosial dengan wilayah leluhurnya.

Di sinilah persoalan demokrasi ekologis menjadi penting. Kerusakan lingkungan bukan semata-mata akibat kelalaian teknis, tetapi juga dapat mencerminkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Siapa yang dilibatkan? Siapa yang didengar? Siapa yang memperoleh keuntungan? Dan siapa yang harus menanggung akibatnya?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan landasan penting mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah menegaskan tiga hak mendasar, yaitu hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (right to be considered), dan hak memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan (right to be explained).

Prinsip tersebut mengingatkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima kebijakan. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam urusan lingkungan, prinsip partisipasi ini sangat relevan, terutama bagi masyarakat yang ruang hidupnya berhadapan langsung dengan proyek pembangunan, konsesi industri, dan perubahan tata guna lahan.

Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, lingkungan bukan sekadar sumber daya ekonomi yang dapat dipertukarkan dengan angka investasi. Ada hak konstitusional manusia yang harus dilindungi di dalamnya.

Pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat mungkin dapat mempercepat investasi, tetapi belum tentu menghasilkan kemajuan yang berkeadilan. Kita perlu berhati-hati terhadap pembangunan yang hanya menghitung keuntungan, tetapi tidak menghitung penderitaan. Sebab, pertumbuhan ekonomi kehilangan sebagian maknanya ketika masyarakat harus membayar harga yang terlalu mahal berupa udara yang tercemar, tanah yang hilang, dan ruang hidup yang semakin menyempit.

Lingkungan yang rusak bukan hanya menunjukkan buruknya pengelolaan sumber daya alam. Kerusakan tersebut juga dapat menjadi cermin dari kebijakan yang tidak cukup mendengar suara masyarakat.

Ketiga, Gizi Keadilan yang Diskriminatif

Demokrasi menjanjikan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, janji tersebut kehilangan makna ketika rasa aman warga seolah-olah ditentukan oleh identitas, kedudukan sosial, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Persoalan kelompok minoritas dan kebebasan beragama memperlihatkan bahwa kesetaraan masih menghadapi ujian serius dalam kehidupan bernegara. Hak untuk beribadah, menjalankan keyakinan, dan memperoleh perlindungan hukum semestinya tidak bergantung pada apakah seseorang berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas.

Konstitusi telah memberikan jaminan yang jelas. Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28I ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) mewajibkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya.

Namun, jaminan konstitusional tersebut masih berhadapan dengan kenyataan sosial yang tidak selalu sejalan. Persoalan pendirian rumah ibadah, intimidasi terhadap kelompok keagamaan, pembatasan kegiatan peribadatan, dan lemahnya perlindungan terhadap warga yang mengalami diskriminasi memperlihatkan adanya jarak antara hukum dan pengalaman hidup masyarakat.

Persoalannya bukan hanya terletak pada tindakan kelompok tertentu yang membatasi hak orang lain. Respons negara juga harus diperiksa. Ketika aparat tidak memberikan perlindungan secara memadai, ketika pemerintah lebih mempertimbangkan tekanan kelompok mayoritas daripada hak konstitusional warga, atau ketika penyelesaian persoalan justru mengorbankan kelompok yang menjadi sasaran intimidasi, ketidakadilan memperoleh ruang untuk terus berulang.

Dalam keadaan seperti itu, rasa aman menjadi tidak setara. Sebagian warga dapat menjalankan keyakinannya tanpa gangguan, sementara sebagian lainnya harus menghadapi tekanan hanya untuk memperoleh hak yang sama. Ada warga yang tidak perlu menjelaskan keberadaannya, tetapi ada pula yang harus terus-menerus membuktikan bahwa hak mereka memang layak dihormati.

Keadilan tidak cukup diukur dari keberadaan aturan yang berlaku sama bagi semua orang. Keadilan harus terlihat dari kesungguhan negara melindungi mereka yang paling rentan terhadap diskriminasi. Hukum kehilangan wibawanya ketika pelaksanaannya lebih mudah tunduk pada tekanan sosial daripada berdiri tegak menjaga hak warga negara.

Demokrasi yang sehat tidak mengukur keberhasilan perlindungan berdasarkan banyaknya kelompok yang merasa aman. Ukurannya adalah kesanggupan negara menjamin bahwa setiap orang memperoleh hak dan perlindungan yang sama, tanpa dibedakan oleh identitas maupun latar belakangnya.

Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa krisis demokrasi tidak selalu ditandai oleh runtuhnya lembaga negara atau berhentinya proses politik. Ada kemunduran yang berlangsung lebih senyap: ketika lembaga tetap bekerja, tetapi hak-hak warga tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.

Kebebasan yang dibayangi pengawasan, lingkungan yang dikorbankan oleh kebijakan pembangunan, dan keadilan yang dibedakan berdasarkan identitas memperlihatkan satu persoalan mendasar: kekuasaan semakin jauh dari pengalaman hidup masyarakat.

Kita terlalu sering menilai demokrasi melalui angka partisipasi pemilih, pergantian kepemimpinan, kekuatan partai politik, dan stabilitas pemerintahan. Semua itu memang penting. Namun, ada ukuran lain yang justru lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah warga merasa aman ketika menyampaikan kritik? Apakah mereka dapat menghirup udara bersih dan mempertahankan tanah tempat hidupnya? Apakah setiap orang memperoleh perlindungan hukum tanpa harus mempertimbangkan identitasnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita kembali pada tujuan dasar demokrasi. Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena berhasil memenangkan pemilu atau menguasai lembaga pemerintahan, tetapi juga karena mampu menjamin kehidupan warga secara adil.

Demokrasi tidak cukup dipelihara melalui prosedur politik. Dia membutuhkan kebebasan yang nyata, lingkungan yang terlindungi, dan keadilan yang tidak pilih kasih. Ketiganya bukan tuntutan tambahan yang boleh dipenuhi ketika negara memiliki waktu dan anggaran lebih. Ketiganya merupakan bagian dari hak dasar yang menentukan apakah demokrasi benar-benar bekerja.

Sebuah negara bisa memiliki perangkat demokrasi yang lengkap, tetapi warganya masih hidup dalam ketakutan. Pertumbuhan ekonomi dapat terus dicatat, sementara masyarakat kehilangan tanah dan udara bersih. Kesetaraan dapat terus dikampanyekan, sementara sebagian warga masih harus berjuang mendapatkan hak yang semestinya dijamin sejak awal.

Jangan-jangan, persoalan demokrasi kita bukan kekurangan prosedur, tetapi kekurangan keberpihakan. Kita terlalu sibuk membicarakan bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi kurang serius memeriksa bagaimana kekuasaan digunakan dan siapa yang sesungguhnya merasakan manfaatnya.

Demokrasi tidak seharusnya hanya tampak sehat dalam perhelatan politik. Kesehatannya harus terasa dalam kehidupan warga, terutama mereka yang jauh dari pusat pengambilan keputusan. Jika kebebasan membuat orang takut berbicara, kerusakan lingkungan membuat masyarakat kesulitan bernapas, dan ketidakadilan membuat sebagian warga merasa tidak terlindungi, ada sesuatu yang serius dengan demokrasi kita.

Demokrasi yang baik bukan sekadar demokrasi yang berhasil menyelenggarakan kekuasaan, tetapi demokrasi yang mampu membuat warganya hidup lebih bebas, lebih aman, dan lebih setara. Sebab, sebuah negara boleh saja kenyang dengan prosedur politik, tetapi jika rakyatnya terus kekurangan kebebasan, perlindungan, dan keadilan, demokrasi itu sesungguhnya masih kurang gizi