![]() |
| Foto Penulis |
Oleh: Akbar Pelayati, S.Ag
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin)
OPINI, DARK TENGGARA - Ada sesuatu yang patut direnungkan dalam
kehidupan keberagamaan kita hari ini: mengapa kesalehan seseorang sering kali
diukur dari seberapa tekun ia menjalankan ibadah, tetapi begitu jarang diukur
dari seberapa besar kepeduliannya terhadap penderitaan manusia? Mengapa
kesalehan begitu mudah ditemukan dalam ruang-ruang ritual, tetapi tidak selalu
hadir ketika masyarakat berhadapan dengan ketidakadilan?
Pertanyaan ini bukan bermaksud mempertentangkan
ibadah dengan aktivitas sosial. Keduanya justru merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Namun,
persoalannya muncul ketika keberagamaan dipersempit menjadi urusan individual,
sementara persoalan kemanusiaan dianggap berada di luar tanggung jawab
spiritual seseorang.
Di tengah kehidupan masyarakat yang masih
diwarnai ketimpangan ekonomi, kemiskinan, perampasan ruang hidup, kerusakan
lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan, serta penyempitan ruang kebebasan sipil,
kita membutuhkan keberagamaan yang tidak hanya menghadirkan ketenangan
personal, tetapi juga keberanian moral untuk memperjuangkan keadilan.
Sebab, apa arti kesalehan apabila seseorang mampu
bersujud dengan khusyuk, tetapi tidak terusik melihat ketidakadilan? Apa arti
pengetahuan apabila seseorang memahami kebenaran, tetapi memilih
menyembunyikannya demi keamanan dan kepentingan pribadi? Dan apa arti menjadi
seorang intelektual apabila kecerdasannya tidak pernah digunakan untuk membela
mereka yang tertindas?
Kesalehan individual merupakan bagian penting
dari kehidupan seorang Muslim. Ibadah, akhlak, dan hubungan spiritual dengan
Allah menjadi fondasi pembentukan kepribadian. Akan tetapi, kesalehan tidak
seharusnya berhenti pada pencapaian moral personal. Ia mesti melahirkan
kesadaran bahwa manusia hidup bersama manusia lainnya, di tengah struktur
sosial yang dapat menghadirkan keadilan sekaligus ketidakadilan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering
menyaksikan bagaimana persoalan sosial dipisahkan dari pembicaraan keagamaan.
Kemiskinan dianggap sekadar persoalan nasib, ketimpangan dipandang sebagai
konsekuensi kehidupan, sedangkan penyalahgunaan kekuasaan terkadang hanya
menjadi bahan perdebatan politik. Akibatnya, agama kehilangan daya kritisnya
dalam membaca realitas sosial.
Padahal, keberagamaan seharusnya membuat
seseorang semakin peka terhadap penderitaan sesama. Ketika seseorang memahami
bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, maka segala bentuk
penindasan, eksploitasi, dan perampasan hak semestinya menjadi persoalan moral
yang tidak boleh dibiarkan.
Kesalehan yang hanya berorientasi pada
keselamatan diri sendiri berisiko melahirkan sikap individualistis. Seseorang
merasa telah menunaikan kewajibannya kepada Tuhan, tetapi mengabaikan tanggung
jawabnya terhadap kehidupan sosial. Ia rajin beribadah, tetapi tidak peduli
ketika hak masyarakat dirampas. Ia berbicara tentang moralitas, tetapi memilih
diam ketika kekuasaan menyimpang dari tanggung jawabnya.
Di sinilah keberagamaan perlu direfleksikan
kembali. Sebab, kesalehan bukan hanya tentang bagaimana manusia menempatkan
dirinya di hadapan Tuhan, melainkan juga bagaimana ia memperlakukan manusia dan
kehidupan di sekitarnya.
Ketidakadilan tidak selalu hadir dalam bentuk
kekerasan yang terlihat secara langsung. Ia dapat bekerja melalui kebijakan
yang diskriminatif, distribusi sumber daya yang timpang, penguasaan ruang hidup
oleh kepentingan tertentu, hingga sistem yang membuat sebagian masyarakat terus
berada dalam posisi tidak berdaya.
Dalam kehidupan bernegara, kekuasaan sejatinya
merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan rakyat dan mewujudkan
kesejahteraan bersama. Namun, kekuasaan dapat kehilangan tujuan moralnya ketika
digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok, membungkam kritik, atau
mengabaikan hak-hak masyarakat.
Demokrasi pun tidak cukup dinilai dari keberadaan
pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga harus diukur dari
sejauh mana rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, memperoleh
perlindungan hukum, mengawasi kebijakan, serta menikmati hasil pembangunan
secara adil.
Ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman,
ketika masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya justru berhadapan dengan
tekanan, dan ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan
lingkungan, maka persoalannya bukan sekadar persoalan administrasi
pemerintahan. Itu adalah persoalan keadilan dan kemanusiaan.
Dalam situasi demikian, sikap diam bukanlah
sesuatu yang sepenuhnya netral. Terlebih bagi mereka yang memiliki pengetahuan,
akses informasi, dan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Diam dapat berubah
menjadi bentuk pembiaran ketika seseorang mengetahui adanya ketidakadilan,
tetapi sengaja menghindari tanggung jawab moral untuk menyikapinya.
Tentu, tidak setiap orang memiliki kapasitas dan
posisi yang sama untuk melakukan perlawanan. Namun, keterbatasan kemampuan
tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakpedulian. Setiap orang
dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya, baik melalui pendidikan, tulisan,
advokasi, pengorganisasian masyarakat, maupun tindakan sosial lainnya.
Dalam perspektif Khittah Perjuangan Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Mejelis Penyelamat Organisasi (MPO), tauhid bukan sekadar
pengakuan teologis bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid juga menjadi
landasan pandangan hidup yang membebaskan manusia dari segala bentuk
penghambaan yang merendahkan martabatnya.
Pengakuan terhadap keesaan Allah semestinya
menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang berhak menempatkan dirinya
sebagai sesuatu yang mutlak. Kekuasaan negara, jabatan politik, kekayaan, dan
pengaruh sosial merupakan sesuatu yang terbatas serta harus
dipertanggungjawabkan.
Di sinilah tauhid memiliki dimensi pembebasan.
Manusia tidak seharusnya kehilangan kemerdekaan moral hanya karena berhadapan
dengan kekuasaan. Ia tidak boleh mengorbankan kebenaran demi kedudukan, menukar
prinsip dengan keuntungan, atau membenarkan ketidakadilan hanya karena
pelakunya memiliki pengaruh politik.
Tauhid juga mengandung konsekuensi sosial. Jika
manusia mengakui bahwa seluruh kehidupan berada dalam pertanggungjawaban kepada
Allah, maka ia harus menyadari bahwa memperlakukan manusia secara tidak adil
merupakan persoalan moral yang serius.
Dengan demikian, melawan ketidakadilan bukanlah
tindakan yang berada di luar wilayah keberagamaan. Justru, memperjuangkan
keadilan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam menjalankan
nilai-nilai ketauhidan.
Kesalehan yang berlandaskan tauhid tidak akan
melahirkan manusia yang tunduk secara membabi buta kepada kekuasaan.
Sebaliknya, ia membentuk pribadi yang merdeka, kritis, berani, dan memiliki
keberpihakan terhadap kebenaran.
Khittah Perjuangan HMI MPO menempatkan Amar
Ma'ruf dan Nahi Munkar sebagai bagian dari usaha perjuangan. Prinsip ini
memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar menyampaikan nasihat moral
secara individual.
Amar Ma'ruf merupakan upaya menyampaikan dan
menegakkan kebenaran, sedangkan Nahi Munkar merupakan usaha mencegah serta
melawan berbagai bentuk kemungkaran. Keduanya menuntut keterlibatan manusia
dalam memperbaiki kehidupan sosial.
Jika ketidakadilan terjadi akibat penyalahgunaan
kekuasaan, maka tanggung jawab moral tidak cukup diwujudkan dengan mengecam
perilaku buruk secara personal. Diperlukan keberanian untuk mengawasi
kebijakan, mengungkap penyimpangan, memperjuangkan hak masyarakat, dan
mendorong perubahan terhadap sistem yang melanggengkan ketidakadilan.
Dalam konteks ini, Amar Ma'ruf Nahi Munkar tidak
boleh direduksi menjadi slogan yang hanya terdengar lantang dalam forum-forum
keagamaan. Ia harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berlandaskan ilmu
pengetahuan, argumentasi, etika, serta keberpihakan terhadap kepentingan umum.
Perjuangan tersebut tentu tidak harus dilakukan
melalui kekerasan. Kritik, pendidikan publik, penelitian, advokasi hukum,
demonstrasi damai, pengawasan kebijakan, dan pengorganisasian masyarakat
merupakan bagian dari ikhtiar sosial untuk memperjuangkan kebenaran.
Sebab, perubahan tidak lahir hanya dari keinginan
untuk melihat masyarakat yang lebih baik. Perubahan membutuhkan kesadaran,
keberanian, keterlibatan, dan konsistensi.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah
krisis keberanian moral di kalangan kaum intelektual. Mereka yang memiliki
pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis seharusnya berada di
garis depan dalam mengawasi kekuasaan dan membela kepentingan masyarakat.
Namun, dalam realitas sosial, pengetahuan tidak
selalu berjalan beriringan dengan keberanian. Tidak sedikit orang yang memahami
persoalan, tetapi memilih diam karena khawatir kehilangan posisi. Ada pula yang
mengetahui penyimpangan, tetapi enggan bersuara karena memiliki kedekatan
dengan pihak yang berkepentingan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis
intelektual bukan semata-mata persoalan rendahnya kemampuan berpikir. Ia juga
berkaitan dengan keberanian untuk mempertahankan kebenaran ketika berhadapan
dengan tekanan dan kepentingan.
Dalam perspektif Khittah Perjuangan HMI MPO,
karakter Ulil Albab menjadi penting untuk direfleksikan. Ulil Albab bukan
sekadar manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, melainkan pribadi yang
menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, menimbang berbagai pandangan
secara kritis, serta memiliki keteguhan dalam memilih dan memperjuangkan
kebenaran.
Karakter tersebut menuntut lebih dari sekadar
kemampuan berbicara. Ia membutuhkan integritas, komitmen, dan kesediaan
menghadapi risiko.
Bagi mahasiswa dan kader organisasi,
pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: untuk apa pengetahuan dikumpulkan jika
tidak digunakan untuk memahami penderitaan masyarakat? Untuk apa kemampuan
berpikir kritis dikembangkan jika akhirnya hanya digunakan untuk membenarkan
kepentingan kelompok sendiri?
Intelektualitas tanpa keberanian moral berpotensi
menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sementara keberanian tanpa pengetahuan dapat
kehilangan arah dan justru melahirkan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Kaum
intelektual dituntut untuk berpikir secara kritis sekaligus bertindak secara
bertanggung jawab.
Bagi HMI MPO, independensi bukan sekadar
identitas organisatoris atau sikap menjaga jarak dari kekuasaan. Independensi
merupakan prinsip untuk menentukan sikap secara merdeka berdasarkan kebenaran
dan nilai perjuangan.
Independensi mengandung konsekuensi bahwa
organisasi tidak boleh menjadi alat kepentingan politik pihak tertentu. HMI
tidak seharusnya kehilangan daya kritis hanya karena memiliki hubungan baik
dengan penguasa. Sebaliknya, HMI juga tidak perlu membangun sikap
anti-pemerintah secara membabi buta.
Kekuasaan harus dinilai berdasarkan tindakan dan
kebijakannya, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang sedang memegang jabatan.
Jika sebuah kebijakan berpihak pada kepentingan
masyarakat, maka patut didukung. Namun, jika kebijakan tersebut bertentangan
dengan keadilan dan merugikan rakyat, maka harus dikritik. Prinsip ini berlaku
tanpa memandang identitas politik, kedekatan personal, ataupun kepentingan
kelompok.
Independensi menjadi kehilangan makna ketika
hanya dipertahankan dalam dokumen organisasi, tetapi ditinggalkan dalam
praktik. Ia tidak cukup diucapkan dalam forum perkaderan, melainkan harus
dibuktikan melalui keberanian mengambil sikap.
Di sinilah HMI diuji: apakah masih mampu menjadi
kekuatan moral dan intelektual yang berdiri bersama kebenaran, atau justru
terjebak dalam kepentingan yang membuatnya enggan mengoreksi kekuasaan?
Sebab, organisasi yang kehilangan keberanian
untuk mengkritik kesalahan pada akhirnya berisiko kehilangan alasan moral atas
keberadaannya.
Kesalehan individual dan tanggung jawab sosial
seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya merupakan dua dimensi yang saling
melengkapi dalam kehidupan seorang Muslim.
Ibadah membentuk kesadaran spiritual, sementara
tanggung jawab sosial menguji sejauh mana nilai-nilai tersebut hadir dalam
kehidupan nyata. Keimanan seharusnya membuat manusia semakin jujur, semakin
peduli, dan semakin berani menolak segala bentuk ketidakadilan.
(*)
