SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran

Foto Penulis

Oleh: Akbar Pelayati, S.Ag 

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin)

OPINI, DARK TENGGARA - Ada sesuatu yang patut direnungkan dalam kehidupan keberagamaan kita hari ini: mengapa kesalehan seseorang sering kali diukur dari seberapa tekun ia menjalankan ibadah, tetapi begitu jarang diukur dari seberapa besar kepeduliannya terhadap penderitaan manusia? Mengapa kesalehan begitu mudah ditemukan dalam ruang-ruang ritual, tetapi tidak selalu hadir ketika masyarakat berhadapan dengan ketidakadilan?

Pertanyaan ini bukan bermaksud mempertentangkan ibadah dengan aktivitas sosial. Keduanya justru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Namun, persoalannya muncul ketika keberagamaan dipersempit menjadi urusan individual, sementara persoalan kemanusiaan dianggap berada di luar tanggung jawab spiritual seseorang.

Di tengah kehidupan masyarakat yang masih diwarnai ketimpangan ekonomi, kemiskinan, perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan, serta penyempitan ruang kebebasan sipil, kita membutuhkan keberagamaan yang tidak hanya menghadirkan ketenangan personal, tetapi juga keberanian moral untuk memperjuangkan keadilan.

Sebab, apa arti kesalehan apabila seseorang mampu bersujud dengan khusyuk, tetapi tidak terusik melihat ketidakadilan? Apa arti pengetahuan apabila seseorang memahami kebenaran, tetapi memilih menyembunyikannya demi keamanan dan kepentingan pribadi? Dan apa arti menjadi seorang intelektual apabila kecerdasannya tidak pernah digunakan untuk membela mereka yang tertindas?

Kesalehan individual merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Ibadah, akhlak, dan hubungan spiritual dengan Allah menjadi fondasi pembentukan kepribadian. Akan tetapi, kesalehan tidak seharusnya berhenti pada pencapaian moral personal. Ia mesti melahirkan kesadaran bahwa manusia hidup bersama manusia lainnya, di tengah struktur sosial yang dapat menghadirkan keadilan sekaligus ketidakadilan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan bagaimana persoalan sosial dipisahkan dari pembicaraan keagamaan. Kemiskinan dianggap sekadar persoalan nasib, ketimpangan dipandang sebagai konsekuensi kehidupan, sedangkan penyalahgunaan kekuasaan terkadang hanya menjadi bahan perdebatan politik. Akibatnya, agama kehilangan daya kritisnya dalam membaca realitas sosial.

Padahal, keberagamaan seharusnya membuat seseorang semakin peka terhadap penderitaan sesama. Ketika seseorang memahami bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, maka segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan perampasan hak semestinya menjadi persoalan moral yang tidak boleh dibiarkan.

Kesalehan yang hanya berorientasi pada keselamatan diri sendiri berisiko melahirkan sikap individualistis. Seseorang merasa telah menunaikan kewajibannya kepada Tuhan, tetapi mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kehidupan sosial. Ia rajin beribadah, tetapi tidak peduli ketika hak masyarakat dirampas. Ia berbicara tentang moralitas, tetapi memilih diam ketika kekuasaan menyimpang dari tanggung jawabnya.

Di sinilah keberagamaan perlu direfleksikan kembali. Sebab, kesalehan bukan hanya tentang bagaimana manusia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan, melainkan juga bagaimana ia memperlakukan manusia dan kehidupan di sekitarnya.

Ketidakadilan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang terlihat secara langsung. Ia dapat bekerja melalui kebijakan yang diskriminatif, distribusi sumber daya yang timpang, penguasaan ruang hidup oleh kepentingan tertentu, hingga sistem yang membuat sebagian masyarakat terus berada dalam posisi tidak berdaya.

Dalam kehidupan bernegara, kekuasaan sejatinya merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun, kekuasaan dapat kehilangan tujuan moralnya ketika digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok, membungkam kritik, atau mengabaikan hak-hak masyarakat.

Demokrasi pun tidak cukup dinilai dari keberadaan pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga harus diukur dari sejauh mana rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, memperoleh perlindungan hukum, mengawasi kebijakan, serta menikmati hasil pembangunan secara adil.

Ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman, ketika masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya justru berhadapan dengan tekanan, dan ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan lingkungan, maka persoalannya bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan. Itu adalah persoalan keadilan dan kemanusiaan.

Dalam situasi demikian, sikap diam bukanlah sesuatu yang sepenuhnya netral. Terlebih bagi mereka yang memiliki pengetahuan, akses informasi, dan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Diam dapat berubah menjadi bentuk pembiaran ketika seseorang mengetahui adanya ketidakadilan, tetapi sengaja menghindari tanggung jawab moral untuk menyikapinya.

Tentu, tidak setiap orang memiliki kapasitas dan posisi yang sama untuk melakukan perlawanan. Namun, keterbatasan kemampuan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakpedulian. Setiap orang dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya, baik melalui pendidikan, tulisan, advokasi, pengorganisasian masyarakat, maupun tindakan sosial lainnya.

Dalam perspektif Khittah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mejelis Penyelamat Organisasi (MPO), tauhid bukan sekadar pengakuan teologis bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid juga menjadi landasan pandangan hidup yang membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan yang merendahkan martabatnya.

Pengakuan terhadap keesaan Allah semestinya menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang berhak menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang mutlak. Kekuasaan negara, jabatan politik, kekayaan, dan pengaruh sosial merupakan sesuatu yang terbatas serta harus dipertanggungjawabkan.

Di sinilah tauhid memiliki dimensi pembebasan. Manusia tidak seharusnya kehilangan kemerdekaan moral hanya karena berhadapan dengan kekuasaan. Ia tidak boleh mengorbankan kebenaran demi kedudukan, menukar prinsip dengan keuntungan, atau membenarkan ketidakadilan hanya karena pelakunya memiliki pengaruh politik.

Tauhid juga mengandung konsekuensi sosial. Jika manusia mengakui bahwa seluruh kehidupan berada dalam pertanggungjawaban kepada Allah, maka ia harus menyadari bahwa memperlakukan manusia secara tidak adil merupakan persoalan moral yang serius.

Dengan demikian, melawan ketidakadilan bukanlah tindakan yang berada di luar wilayah keberagamaan. Justru, memperjuangkan keadilan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam menjalankan nilai-nilai ketauhidan.

Kesalehan yang berlandaskan tauhid tidak akan melahirkan manusia yang tunduk secara membabi buta kepada kekuasaan. Sebaliknya, ia membentuk pribadi yang merdeka, kritis, berani, dan memiliki keberpihakan terhadap kebenaran.

Khittah Perjuangan HMI MPO menempatkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebagai bagian dari usaha perjuangan. Prinsip ini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar menyampaikan nasihat moral secara individual.

Amar Ma'ruf merupakan upaya menyampaikan dan menegakkan kebenaran, sedangkan Nahi Munkar merupakan usaha mencegah serta melawan berbagai bentuk kemungkaran. Keduanya menuntut keterlibatan manusia dalam memperbaiki kehidupan sosial.

Jika ketidakadilan terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan, maka tanggung jawab moral tidak cukup diwujudkan dengan mengecam perilaku buruk secara personal. Diperlukan keberanian untuk mengawasi kebijakan, mengungkap penyimpangan, memperjuangkan hak masyarakat, dan mendorong perubahan terhadap sistem yang melanggengkan ketidakadilan.

Dalam konteks ini, Amar Ma'ruf Nahi Munkar tidak boleh direduksi menjadi slogan yang hanya terdengar lantang dalam forum-forum keagamaan. Ia harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berlandaskan ilmu pengetahuan, argumentasi, etika, serta keberpihakan terhadap kepentingan umum.

Perjuangan tersebut tentu tidak harus dilakukan melalui kekerasan. Kritik, pendidikan publik, penelitian, advokasi hukum, demonstrasi damai, pengawasan kebijakan, dan pengorganisasian masyarakat merupakan bagian dari ikhtiar sosial untuk memperjuangkan kebenaran.

Sebab, perubahan tidak lahir hanya dari keinginan untuk melihat masyarakat yang lebih baik. Perubahan membutuhkan kesadaran, keberanian, keterlibatan, dan konsistensi.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah krisis keberanian moral di kalangan kaum intelektual. Mereka yang memiliki pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis seharusnya berada di garis depan dalam mengawasi kekuasaan dan membela kepentingan masyarakat.

Namun, dalam realitas sosial, pengetahuan tidak selalu berjalan beriringan dengan keberanian. Tidak sedikit orang yang memahami persoalan, tetapi memilih diam karena khawatir kehilangan posisi. Ada pula yang mengetahui penyimpangan, tetapi enggan bersuara karena memiliki kedekatan dengan pihak yang berkepentingan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis intelektual bukan semata-mata persoalan rendahnya kemampuan berpikir. Ia juga berkaitan dengan keberanian untuk mempertahankan kebenaran ketika berhadapan dengan tekanan dan kepentingan.

Dalam perspektif Khittah Perjuangan HMI MPO, karakter Ulil Albab menjadi penting untuk direfleksikan. Ulil Albab bukan sekadar manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, melainkan pribadi yang menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, menimbang berbagai pandangan secara kritis, serta memiliki keteguhan dalam memilih dan memperjuangkan kebenaran.

Karakter tersebut menuntut lebih dari sekadar kemampuan berbicara. Ia membutuhkan integritas, komitmen, dan kesediaan menghadapi risiko.

Bagi mahasiswa dan kader organisasi, pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: untuk apa pengetahuan dikumpulkan jika tidak digunakan untuk memahami penderitaan masyarakat? Untuk apa kemampuan berpikir kritis dikembangkan jika akhirnya hanya digunakan untuk membenarkan kepentingan kelompok sendiri?

Intelektualitas tanpa keberanian moral berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sementara keberanian tanpa pengetahuan dapat kehilangan arah dan justru melahirkan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Kaum intelektual dituntut untuk berpikir secara kritis sekaligus bertindak secara bertanggung jawab.

Bagi HMI MPO, independensi bukan sekadar identitas organisatoris atau sikap menjaga jarak dari kekuasaan. Independensi merupakan prinsip untuk menentukan sikap secara merdeka berdasarkan kebenaran dan nilai perjuangan.

Independensi mengandung konsekuensi bahwa organisasi tidak boleh menjadi alat kepentingan politik pihak tertentu. HMI tidak seharusnya kehilangan daya kritis hanya karena memiliki hubungan baik dengan penguasa. Sebaliknya, HMI juga tidak perlu membangun sikap anti-pemerintah secara membabi buta.

Kekuasaan harus dinilai berdasarkan tindakan dan kebijakannya, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang sedang memegang jabatan.

Jika sebuah kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat, maka patut didukung. Namun, jika kebijakan tersebut bertentangan dengan keadilan dan merugikan rakyat, maka harus dikritik. Prinsip ini berlaku tanpa memandang identitas politik, kedekatan personal, ataupun kepentingan kelompok.

Independensi menjadi kehilangan makna ketika hanya dipertahankan dalam dokumen organisasi, tetapi ditinggalkan dalam praktik. Ia tidak cukup diucapkan dalam forum perkaderan, melainkan harus dibuktikan melalui keberanian mengambil sikap.

Di sinilah HMI diuji: apakah masih mampu menjadi kekuatan moral dan intelektual yang berdiri bersama kebenaran, atau justru terjebak dalam kepentingan yang membuatnya enggan mengoreksi kekuasaan?

Sebab, organisasi yang kehilangan keberanian untuk mengkritik kesalahan pada akhirnya berisiko kehilangan alasan moral atas keberadaannya.

Kesalehan individual dan tanggung jawab sosial seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam kehidupan seorang Muslim.

Ibadah membentuk kesadaran spiritual, sementara tanggung jawab sosial menguji sejauh mana nilai-nilai tersebut hadir dalam kehidupan nyata. Keimanan seharusnya membuat manusia semakin jujur, semakin peduli, dan semakin berani menolak segala bentuk ketidakadilan.

(*)