SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran
Gerakan Investigasi Mahasiswa dan Masyarakart Indonesia (Ilustrasi)

JAKARTA — Gerakan Investigasi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (GIMMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ishak menyiapkan langkah konstitusional dengan membawa persoalan pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 ke empat lembaga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas somasi dan desakan klarifikasi yang telah dilayangkan GIMMI kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara pada 3 November 2026.

Empat lembaga yang menjadi tujuan pengaduan tersebut yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Polda Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, serta Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Rencana pengaduan ini berkaitan dengan realisasi anggaran Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara yang mencapai Rp10.300.066.512 atau sekitar Rp10,3 miliar pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen yang ditelaah GIMMI, belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp5.754.812.021. Selain itu, terdapat pengadaan barang ekstrakomptabel sebesar Rp25 juta, belanja gedung dan bangunan Rp35 juta, serta saldo rekening swakelola sebesar Rp82.076 per 31 Desember 2025.

GIMMI menilai sejumlah pos belanja tersebut membutuhkan penjelasan terbuka, terutama mengenai rincian kegiatan, nilai transaksi, nama penyedia, bukti pertanggungjawaban, hingga keberadaan fisik barang dan hasil pekerjaan.

Melalui Kejati Sultra, GIMMI akan menyampaikan pengaduan dugaan penyimpangan anggaran untuk ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan penegakan hukum. Sementara kepada Polda Sultra, pengaduan akan diarahkan kepada Ditreskrimsus melalui unit yang menangani tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, GIMMI akan meminta perhatian BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara terhadap aspek pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan. Adapun kepada Ombudsman Sultra, pengaduan akan difokuskan pada dugaan maladministrasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Sebelumnya, melalui surat bernomor 005/B/SPA/GIMMI/X/2026, GIMMI telah memberikan tenggat waktu 3 × 24 jam kepada Kepala Satpol PP Kolaka Utara untuk menyampaikan jawaban tertulis beserta dokumen pendukung atas sejumlah pertanyaan yang diajukan.

Ketua Umum GIMMI, Ishak, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.

Menurut GIMMI, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dibuktikan melalui dokumen yang sah.

GIMMI juga menegaskan bahwa pengaduan yang disiapkan bertujuan mendorong pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, bukan mendahului kesimpulan lembaga berwenang mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.

Kini, perhatian publik tertuju pada respons pihak Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara dan tindak lanjut lembaga pengawas serta penegak hukum di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.