![]() |
| Dokumentasi |
MAKASSAR – Central Coordinator Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Senin (2/11/2026). Kedatangan tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait lambannya penanganan berbagai kasus dugaan pungutan liar (pungli) hingga tindak pidana korupsi (tipikor) di Sulawesi Selatan.
Koordinator KOMRAD, Tajering, mengungkapkan bahwa agenda tersebut merupakan bentuk peringatan kepada institusi kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejati Sulsel, hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar agar serius menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik.
"Agenda kami ini sebagai peringatan untuk kejaksaan, mulai dari tataran Kejagung, Kejati hingga Kejari Makassar, tentang penanganan kasus dugaan korupsi yang harus dituntaskan," ujar Tajering.
Ia kemudian membeberkan sejumlah kasus yang menjadi sorotan KOMRAD di wilayah Kota Makassar. Di antaranya, dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah yang penanganannya disebut terhenti, kasus dugaan korupsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar yang belum menemui kejelasan, serta dugaan korupsi reklamasi di kawasan Metro Tanjung Bunga.
Atas sejumlah persoalan tersebut, KOMRAD menyampaikan beberapa tuntutan kepada institusi kejaksaan. Salah satunya meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dievaluasi, dimutasi, bahkan dicopot apabila dinilai tidak mampu menuntaskan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
"Jika kasus dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Makassar tidak dilanjutkan, kami meminta Kajari Makassar dicopot dan kasus tersebut diambil alih oleh Kejati Sulsel," tegasnya.
Tajering menambahkan, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari prakondisi gerakan KOMRAD menjelang peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Antikorupsi Sedunia 2026.
Ia memastikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa secara beruntun sebagai bentuk pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Kantor Kejati Sulsel disebut akan menjadi salah satu titik utama gerakan tersebut.
"Kami ingatkan, unjuk rasa akan rutin dilaksanakan dengan titik fokus di Kantor Kejati Sulsel. Isunya adalah pencopotan Kajari Makassar, bahkan Kajati Sulsel apabila dinilai tidak mampu menuntaskan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tajering mendesak agar penanganan kasus dugaan jual beli jabatan kepala sekolah segera menunjukkan perkembangan konkret, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi. Ia juga meminta agar perkara dugaan korupsi KONI Makassar memperoleh kejelasan hukum, sementara dugaan korupsi reklamasi di kawasan Metro Tanjung Bunga segera ditindaklanjuti secara serius.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Ia berharap institusi kejaksaan tidak membiarkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin tergerus akibat lambannya penanganan perkara.
"Harapan kami tentunya citra penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan tidak dicederai oleh oknum-oknum yang membawa kepentingan tertentu. Korupsi harus diberantas," tutup Tajering.
