![]() |
| Ilustrasi |
OPINI, DARK TENGGARA - Apakah sebuah bangsa masih dapat disebut memiliki masa depan yang jelas ketika generasi mudanya semakin mengenal dunia, tetapi justru semakin sulit memahami arah bangsanya sendiri? Pertanyaan ini patut diajukan di tengah kehidupan Indonesia kontemporer, ketika generasi muda tumbuh dalam arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan keterbukaan informasi yang nyaris tanpa batas. Mereka dapat mengikuti perkembangan politik dunia, menyerap kebudayaan lintas negara, dan membangun identitas melalui ruang digital, tetapi keluasan akses tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman kesadaran kebangsaan. Di tengah situasi itu, persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata apakah nasionalisme generasi muda sedang memudar, melainkan apakah mereka masih memiliki orientasi yang cukup jernih untuk memahami makna keindonesiaan, membaca kontradiksi kehidupan bernegara, dan membayangkan masa depan bersama. Dengan kata lain, yang sedang mengalami kekaburan bukan hanya pandangan generasi muda terhadap bangsanya, tetapi juga hubungan antara identitas nasional, realitas kenegaraan, dan cita-cita kebangsaan yang semestinya menjadi pedoman kehidupan kolektif.
Nasionalisme tidak cukup dipahami sebagai keterikatan emosional terhadap simbol negara. Ia merupakan kesadaran historis dan politik yang menempatkan individu sebagai bagian dari komunitas kebangsaan, sekaligus mengandung tanggung jawab etis terhadap kehidupan bersama. Karena itu, mencintai Indonesia tidak berarti menerima seluruh kenyataan yang berlangsung di dalamnya tanpa pertanyaan. Sebaliknya, kecintaan terhadap bangsa justru memperoleh kedalaman ketika disertai kemampuan membedakan antara cita-cita konstitusional dan praktik penyelenggaraan negara.
Dalam kerangka tersebut, krisis orientasi kebangsaan perlu dibedakan dari hilangnya nasionalisme. Seseorang mungkin tetap bangga menjadi warga Indonesia, tetapi tidak memahami persoalan struktural yang menghambat kemajuan bangsanya. Ia mungkin fasih menyuarakan persatuan, tetapi tidak memiliki kesanggupan untuk menghargai perbedaan. Ia mungkin mengaku mencintai tanah air, tetapi tidak merasa berkepentingan terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat lain. Persoalannya terletak pada jarak antara pengakuan identitas dan kesadaran tanggung jawab.
Keterbukaan informasi telah mengubah cara generasi muda mengenali dunia. Namun, akses terhadap informasi tidak dengan sendirinya menghasilkan pengetahuan, sebagaimana banyaknya pendapat tidak otomatis membentuk kedalaman berpikir. Ruang digital memungkinkan seseorang memperoleh informasi dalam jumlah besar, tetapi juga berpotensi membatasi pemahaman melalui arus konten yang terfragmentasi, polarisasi, dan kecenderungan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan sebelumnya.
Di tengah keadaan tersebut, literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kecakapan menggunakan perangkat teknologi. Ia harus mencakup kemampuan epistemik untuk memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, memahami konteks, serta menguji validitas sebuah argumentasi. Tanpa kapasitas tersebut, generasi muda dapat menjadi kelompok yang sangat terhubung secara digital, tetapi tidak selalu terhubung secara intelektual dengan persoalan bangsanya.
Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi kesadaran kebangsaan. Indonesia bukan sekadar kumpulan informasi tentang politik, sejarah, budaya, dan peristiwa aktual. Indonesia adalah realitas sosial yang kompleks, dibentuk oleh pengalaman sejarah, ketimpangan, keberagaman, konflik kepentingan, dan cita-cita bersama. Memahaminya menuntut lebih dari sekadar mengikuti percakapan di media sosial.
Kesadaran kebangsaan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia dibentuk oleh pengalaman konkret masyarakat dalam berhadapan dengan negara. Generasi muda mempelajari demokrasi, keadilan, persatuan, dan kejujuran melalui pendidikan formal. Namun, mereka juga menilai nilai-nilai tersebut melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, pelayanan publik, dan perilaku para pemegang kekuasaan.
Ketika nilai yang diajarkan tidak menemukan kesesuaian dalam praktik, kepercayaan terhadap institusi dapat mengalami pelemahan. Di sinilah negara menghadapi persoalan legitimasi yang tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi publik atau kampanye nasionalisme. Keteladanan institusi, konsistensi hukum, dan keadilan sosial merupakan bagian dari pendidikan kebangsaan yang paling nyata.
Meskipun demikian, ketidakpercayaan terhadap negara tidak boleh serta-merta berubah menjadi penolakan terhadap seluruh gagasan kebangsaan. Kritik yang rasional berbeda dari sinisme yang meniadakan kemungkinan perubahan. Generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk mengkritik tanpa kehilangan komitmen terhadap kehidupan bersama. Pada saat yang sama, negara harus menerima bahwa kritik warga merupakan bagian dari mekanisme koreksi dalam demokrasi.
Pendidikan merupakan ruang strategis untuk membangun orientasi kebangsaan. Akan tetapi, pendidikan tidak boleh berhenti pada reproduksi pengetahuan normatif. Menghafal Pancasila, memahami sejarah kemerdekaan, dan mengenali konstitusi merupakan hal penting, tetapi semuanya perlu dihubungkan dengan kemampuan membaca realitas sosial.
Pemikiran Paulo Freire tentang kesadaran kritis dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pendidikan yang membebaskan peserta didik dari posisi sebagai penerima pengetahuan secara pasif. Pendidikan semestinya membangun kemampuan untuk mempertanyakan realitas, memahami struktur yang memengaruhi kehidupan, dan mengambil tindakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks kebangsaan, peserta didik perlu dilatih untuk menguji bagaimana nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perspektif keislaman juga memberikan landasan etis bagi pembentukan kesadaran tersebut. Nilai amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan persaudaraan (ukhuwah) mengandung konsekuensi sosial yang melampaui kesalehan individual. Keberagamaan tidak semestinya menjauhkan seseorang dari tanggung jawab kebangsaan. Justru nilai-nilai tersebut dapat memperkuat komitmen terhadap martabat manusia, keadilan, dan kepentingan publik.
Ada kecenderungan untuk menempatkan generasi muda sebagai pihak yang harus terus-menerus dinasihati agar mencintai tanah air. Cara pandang ini perlu diuji. Sebab, generasi muda bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kualitas kesadaran kebangsaan. Keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, media, dan terutama negara turut membentuk lingkungan tempat kesadaran tersebut berkembang.
Karena itu, tidak cukup apabila negara menuntut loyalitas tanpa menyediakan ruang partisipasi. Generasi muda tidak semestinya hanya menjadi objek program pembinaan, tetapi harus diakui sebagai subjek kewargaan yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan gagasan, mengawasi kebijakan, dan mengambil bagian dalam perubahan sosial. Partisipasi mereka harus memperoleh ruang yang nyata, bukan sekadar pengakuan simbolis.
Namun, pengakuan terhadap peran generasi muda juga tidak berarti membebaskan mereka dari tanggung jawab. Kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab terhadap kebenaran informasi. Kritik harus memiliki dasar argumentatif. Perbedaan pandangan tidak boleh menghapus penghormatan terhadap martabat manusia. Kesadaran kebangsaan menuntut kemampuan menghubungkan kebebasan individual dengan kepentingan kolektif.
Keterbukaan global tidak harus dipertentangkan dengan identitas nasional. Generasi muda dapat menjadi warga dunia tanpa kehilangan tanggung jawab sebagai warga Indonesia. Penguasaan ilmu pengetahuan, bahasa asing, teknologi, dan jaringan internasional justru dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas bangsa.
Persoalan muncul ketika keberhasilan individual dipisahkan sepenuhnya dari tanggung jawab sosial. Ketika mobilitas pribadi menjadi satu-satunya ukuran kemajuan, persoalan masyarakat mudah dipandang sebagai urusan pihak lain. Padahal, keindonesiaan bukan sekadar identitas yang diwariskan, melainkan ruang kehidupan bersama yang memerlukan partisipasi dan tanggung jawab antargenerasi.
Dengan demikian, identitas nasional yang matang bukan identitas yang menutup diri dari dunia. Ia merupakan identitas yang memiliki akar historis, landasan etis, dan kemampuan berdialog dengan perubahan. Generasi muda tidak perlu memilih antara menjadi bagian dari dunia global dan memperjuangkan kemajuan Indonesia. Keduanya dapat berjalan bersama selama keterbukaan tidak menghilangkan orientasi terhadap kepentingan bersama.
Krisis orientasi kebangsaan tidak akan selesai melalui pengulangan slogan nasionalisme. Ia memerlukan pembenahan yang lebih mendasar: pendidikan yang mengembangkan nalar kritis, ruang publik yang sehat, institusi yang dapat dipercaya, dan kebijakan yang menghadirkan keadilan sebagai pengalaman konkret masyarakat. Kesadaran kebangsaan tidak dapat hanya dituntut dari generasi muda; ia harus dibangun melalui keteladanan dan praktik kehidupan bernegara.
Pada akhirnya, persoalan Negara Kita Blur bukan semata-mata tentang generasi muda yang kehilangan arah. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah bangsa ini telah menyediakan orientasi yang jelas tentang masa depan yang hendak dibangun bersama. Sebab, generasi muda tidak hanya membutuhkan warisan sejarah, tetapi juga alasan rasional dan pengalaman sosial untuk mempercayai cita-cita kebangsaan.
Sebuah bangsa tidak kehilangan masa depannya karena generasi mudanya berani mempertanyakan keadaan. Justru bahaya yang lebih besar muncul ketika pertanyaan kritis dianggap sebagai ancaman, sementara ketidakadilan diterima sebagai kewajaran. Nasionalisme yang dewasa tidak melahirkan generasi yang selalu membenarkan negara, tetapi generasi yang memiliki keberanian intelektual untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengoreksi penyimpangannya.
Indonesia tidak boleh menjadi identitas yang hanya hidup dalam upacara, slogan, dan ingatan sejarah. Ia harus hadir sebagai kesadaran yang bekerja dalam pengetahuan, keadilan, solidaritas, dan tindakan warga negara. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya ke mana generasi muda sedang melangkah, melainkan apakah Indonesia sendiri telah menunjukkan arah yang layak untuk mereka perjuangkan.
Author: Gunawan Hatmin, S.Ag., M.Ag.
