SELAMAT DATANG DI
DARKTENGGARA
PORTAL MEDIA NASIONAL
Mengungkap Fakta  •  Menerangi Kebenaran
Ilustrasi

KOLAKA UTARA — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 mengungkap persoalan pembayaran gaji dan tunjangan kepada empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalani proses pidana. Nilai kelebihan pembayaran yang ditemukan mencapai Rp172.858.719,92.

Temuan tersebut tersebar pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp81.448.269,92, Dinas Perhubungan sebesar Rp54.401.250,00, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp37.009.200,00.

Berdasarkan uraian BPK, pembayaran tersebut berkaitan dengan empat PNS yang tetap menerima gaji dan tunjangan selama tahun 2025, meskipun telah menjalani proses hukum pidana. BPK kemudian menghitung adanya kelebihan pembayaran karena sebagian hak kepegawaian seharusnya tidak lagi dibayarkan sesuai status hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaannya, PNS yang diberhentikan sementara karena menjalani proses hukum memiliki pengaturan tersendiri mengenai hak kepegawaiannya. Apabila telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana penjara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan sebagai PNS selama menjalani hukuman tersebut.

Rincian dalam lampiran LHP BPK memperlihatkan bahwa kelebihan pembayaran tidak hanya berasal dari satu jenis komponen penghasilan.

Pada Dinas Perhubungan, seorang PNS berinisial Sf tercatat mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp54.401.250. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seorang PNS berinisial Mh tercatat sebesar Rp37.009.200.

Sementara itu, dua PNS pada Dinas Pendidikan tercatat memiliki kelebihan pembayaran masing-masing Rp19.163.669,92 dan Rp62.284.600. Jika dijumlahkan, nilai tersebut mencapai Rp81.448.269,92.

Dengan demikian, total kelebihan pembayaran pada empat PNS di tiga OPD tersebut mencapai Rp172.858.719,92.

Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai pengawasan administrasi kepegawaian dan pengelolaan belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Bagaimana status hukum para PNS tersebut dapat tidak tercermin secara tepat dalam administrasi pembayaran? Apakah masing-masing OPD telah menerima informasi mengenai proses pidana pegawainya? Apakah BKPSDM telah memperbarui data kepegawaian? Siapa yang melakukan verifikasi sebelum pembayaran gaji dan tunjangan diproses?

Pertanyaan tersebut penting karena pembayaran belanja pegawai melibatkan rangkaian administrasi, mulai dari pendataan status pegawai, pengusulan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan anggaran.

Karena itu, perlu ditelusuri apakah persoalan ini terjadi akibat kelemahan koordinasi, kelalaian administrasi, atau terdapat unsur pembiaran oleh pihak yang memiliki kewenangan. Namun, kemungkinan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara perlu menelusuri proses pembayaran pada ketiga OPD tersebut, termasuk meminta penjelasan dari kepala OPD, pengelola kepegawaian, bendahara pengeluaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam verifikasi dan pencairan.

BKPSDM juga perlu memberikan penjelasan mengenai status kepegawaian keempat PNS tersebut, termasuk kapan pemerintah daerah memperoleh informasi mengenai proses hukum yang mereka jalani.

Selain itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan tindak lanjut atas kelebihan pembayaran Rp172.858.719,92, termasuk apakah seluruhnya telah dikembalikan ke kas daerah.

Aparat penegak hukum dapat menelusuri lebih jauh apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan, atau unsur pidana lainnya.

Temuan tersebut menjadi dasar penting untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara.

Publik kini membutuhkan jawaban: bagaimana pembayaran tersebut dapat berlangsung, siapa yang bertanggung jawab dalam proses administrasinya, dan apakah kelebihan pembayaran itu telah dipulihkan?

Sebab, persoalannya bukan hanya tentang empat PNS yang menerima pembayaran, tetapi juga tentang bagaimana sistem pengawasan pemerintah daerah memastikan setiap rupiah uang negara dibayarkan sesuai ketentuan.